Sengketa Internasional Di Kawasan Perairan Laut Cina
Diplomasi offensif adalah sebuah praktik diplomasi yang memaksa pihak lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Indonesia dituntut untuk memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berujung pada tegaknya kedaulatan bangsa Indonesia di dunia internasional. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Retno mengemban tanggung jawab untuk menjaga citra Indonesia di mata dunia serta menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara di Eropa dan Amerika.
Melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. sgb tersebut dengan jelas menyatakan bahwa ‘hak historis' tersebut tidak sesuai dengan LOSC, menarik untuk mengetahui asal ‘klaim historis' serta menganalisis apakah istilah ‘hak historis' dan ‘perairan historis' pernah ada dalam LOSC dan hukum laut internasional lainnya.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penulis memberikan nilai angka 4” (Tinggi) pada skala penilaian ancaman dari segi pengetahuan (knowledge) negara China dalam mengklaim dan merebut wilayah kepulauan Natuna dari wilayah kedaulatan Indonesia. Kekuatan angkatan laut Indonesia memiliki 6 unit Kapal fregat, 26 unit Kapal korvet, 2 unit Kapal selam, 21 unit Kapal patrol, dan 12 unit Kapal penyapu ranjau.
Dia mengatakan isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Lalu yang terakhir penetapan prinsip kedaulatan negara di wilayah laut dengan 12 mil (twelve nautical miles) dengan prinsip garis pangkal lurus (archipeIacic principle Into the outermost Paint to point). Sengketa kerap terjadi dalam suatu hubungan, termasuk hubungan internasional.
Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2. Sementara, Moskow dibuat marah oleh fakta bahwa Barat memperlakukan anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu seperti layaknya negara kelas tiga, yang akan tunduk terhadap tekanan dan intimidasi, dan membuat Moskow mempertimbangkan pemberian respon yang paling keras.
Penjelasan lain mengenai Nawa Cita yang menguatkan posisi politik luar negeri Indonesia yakni, Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.” Menarik untuk kemudian melihat peran Indonesia di G20 saat kepemimpinan Presiden Jokowi.
Terlebih, dengan kehadiran AS yang menginginkan kebebasan terbang dan berlayar bagi kekuatan militernya sampai masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Cina. Beberapa ahli menilai bahwa apabila pangkalan Spratly ini sudah menijadi basis militer Vietnam dan Uni Soviet dikhawatirkan separatisme komunis ke Asia Tenggara dan Pasifik Selatan dan Pasifik Barat Daya akan diekspor dari gugus kepulauan ini.
Untuk menekan tindakan provokatif Korea Utara tersebut, Amerika Serikat menggunakan sebuah forum terbesar penyelesaian konflik Semenanjung Korea bernama Six Party Talks (SPT), sedangkan di satu sisi, Korea Selatan sesungguhnya menginginkan adanya resolusi konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara melalui forum negosiasi ini. Kawasan Asia Tenggara kini menghadapi tantangan terhadap stabilitas kawasan dalam beragam sumber, satu di antaranya adalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.
Dari sejumlah perbatasan itu, Indonesia telah menyelesaikan sebagian penetapan batas maritim dengan India (Landas Kontinen), Thailand (Landas Kontinen), Malaysia (sebagian Laut Wilayah, Landas Kontinen), Singapura (sebagian Laut Wilayah), Vietnam (Landas Kontinen), Filipina (ZEE), Papua Nugini (ZEE, Landas Kontinen) dan Australia (ZEE, Landas Kontinen).
Menjadi wabah, negara-negara asean akan menjadi batu sandungan apabila tidak tegas dan jelas dalam menentukan sikap yang kaitannya dengan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. ARF lahir sebagai implikasi logis dari berakhirnya sistem bipolar di Asia pasifik dan mengharuskan negara-negara Asia Pasifik mencari pendekatan-pendekatan baru atas masalah-masalah keamanan di kawasan.
